Jakarta, JATMAN Online: Lajnah Advokasi Hukum Idaroh Aliyyah JATMAN, bekerjasama dengan MATAN DKI Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Warung Kebangsaan, menyelenggarakan Diskusi Interaktif dengan tema “Peran Nilai-nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Jumat (17/09). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memahami problematika kejahatan korupsi di Indonesia, bagaimanan perspektif kriminologis terhadap kejahatan korupsi, serta sejauhmana nilai-nilai tasawuf dan praktik thoriqoh dapat dijadikan instrumen atau pendekatan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual itu menghadirkan tiga narasumber yakni; Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH. (Wakil Ketua KPK), Dr. Ajid Thohir, MA. (Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dan Anatomi Muliawan, SH., L.LM. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul).

Dalam sambutannya, Idris Wasahua, SH.,MH., selaku Wakil Ketua MATAN DKI Jakarat sekaligus Koordinator Lajnah Advokasi Hukum Idaroh Aliyyah JATMAN mengatakan bahwa gerakan tasawuf dan kaum Thoriqoh memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan kemerdakaan melawan penjajah Belanda. Hingga kini, kaum thoriqoh tetap berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.  Dalam perspektif tasawuf, pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang yang semestinya wajib dihindari. Cinta dunia yang berlebihan (hub ad-dunya) sehingga meletakan dunia sebagai puncak pencarian dengan menghalalkan segala cara serta menerobos nilai-nilai agama seolah lupa adanya pengawasan dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Apalagi, mayoritas pelaku kejahatan korupsi adalah kalangan cerdik pandai yang menyandang sejumlah kedudukan, jabatan, status sosial serta memiliki kemapuan finansial yang cukup memadai. Untuk itu, upaya pencegahan perilaku korupsi tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum semata,  namun memerlukan pula pendekatan non hukum, salah satunya  dengan mendayagunakan peran nilai-nilai agama, salah satunya adalah melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf  berorientasi pada pensucian jiwa yang diharapkan dapat mencegah seseorang dari perilaku korupsi.

Sementara itu, Dr. Irmanjaya, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dalam sambutannya mengatakan bahwa aturan-aturan hukum pidana yang ada saat ini termasuk hukum pidana korupsi sudah sangat cukup memadai. Akan tetapi, korupsi saat ini terlihat telah membudaya, dan hal ini akan merusak generasi bangsa kita. Apalagi, jika melihat modus dan reaksi para pelaku kejahatan korupsi baik ketika ditangkap, berada dalam tahanan/penjara dan ketika keluar menjalani hukuman pidana penjara,  tidak mencerminkan adanya rasa penyesalan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Menurutnya, niilai-nilai kejujuran, integritas saat ini sudah mulai luntur dari generasi kita.  “Pendidikan anti korupsi itu harus dimulai dari rumah, tidak saja di masyarakat, tetapi harus dari rumah, orang tua harus menanamkan, guru harus menanamkan, dosen harus menanamkan, dan harus memberi contoh bahwa apapun yang dilakukan harus semata-mata bersih, jadilah anak yang sholeh dan sholehah yang tidak pernah mengambil hak orang lain, dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu, dan nilai-nilai inilah merupakan  nilai-nilai thoriqoh dan nilai-nilai tasawuf”, pungkas Irmanjaya.

Diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut dimoderatori oleh Dr. Wasis Susetio, SH.,MH., selaku Ketua Warung Kebangsan.

Dalam pemaparannya, Anatomi Muliawan, SH., L.LLM, mengatakan bahwa dalam teori klasis tentang segitiga yang menjadi faktor terjadinya kecurangan (Fraud). Korupsi terjadi karena tiga hal; Pertama, adanya tekanan, seperti gaya hidup, tuntutan kebutuhan. Kedua, Rasionalisasi, yakni seseorang akan mencari  pembenaran mengapa ia harus korupsi. Ketiga, kesempatan. Faktor tekanan dan rasionalisasi berkaitan dengan faktor internal (Subyektif) pelaku kejahatan. Sedangkan faktor kesempatan ini berkaitan dengan sistem yang bersifat objektif atau faktual. Pada faktor subyektif itulah dapat menjadi domain dan peran tasawuf. Hanya saja, tasawuf tidak dapat mencegah korupsi jika tidak didukung dengan perbaikan sistem. Dalam kaitannya dengan faktor tekanan dan rasionalisasi yang dapat menjadi peran tasawuf itu, maka  disinilah aparat negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaaan di agama-agama lainnya untuk membantu meningkatkan integritas, dan disitulah  padu padan (Sinergitas) antara tasawuf dan perbaikan sistem, pungkasnya.

Untuk menanggulangi kejahatan korupsi termasuk pencegahannya, tidak cukup dengan melakukan perbaikan integritas, namun juga perlu aspek lain antara lain perbaikan sistem. Disisi lain menurut Anatomi, suatu sistem tidak akan efektif, jika sistem yang dibangun tidak diinternalisasikan kepada seluruh stake holder dalam suatu lembaga. Sebaliknya, jika sistem diinternalisasikan dengan baik, maka akan jauh lebih efektif daripada jika sistem itu tidak diinternalisasikan.

Sementara itu, menurut  Dr. Ajid Thohir, MA., kejahatan korupsi termasuk perbuatan munkar karena merugikan orang banyak dan ini sangat dibenci Allah. Dikatakan Ajid, Imam Al-Ghazhali membagi penyakit manusia menjadi dua jenis, yakni penyakit fisik dan penyakit ruhani.

Korupsi merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan problematika yang ada dalam diri manusia sebagaimana problematika lainnya. Para pelaku korupsi adalah mereka yang sedang mengalami penyakit jiwa/ruhani,  dan hal itu hanya dapat diobati melalui pensucian jiwa melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf. Hanya saja, tasawuf saja tidak cukup tanpa thoriqoh. Menurutnya, tasawuf berada pada wilayah epistemologi atau tataran konseptual, sedangkan thoriqoh berada pada tataran aksiologi atau praktik. Karenanya, tasawuf tanpa thoriqoh bagaikan ilmu tanpa amal.  Lebih lanjutnya dikatakan, pada asalnya manusia diciptakan dalam keadaan ma’rifah (kenal) kepada Allah. Hanya saja, dalam kehidupannya, dia harus berusaha melawan tipu daya syetan yang selalu mendorongnya ke jalan yang menyimpang termasuk perilaku korupsi. Untuk itu,  dengan pengamalan nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik atau amaliah-amaliah yang ada dalam thoriqoh, diharapkan seseorang dapat kembali kepada jati dirinya yang sesungguhya.

Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH., selaku pemateri ketiga mengemukakan bahwa kondisi korupsi di Indoenesia saat ini bukan hanya seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan. Namun yang terjadi di Indonesia lebih dari itu. Pelaku korupsi yang ditangkap KPK dan penegak hukum lainnya hanya terbatas pada pucuknya saja dari gunung es, yang tidak ditangkap yang di atas bongkahan lebih banyak lagi. Bahkan yang dibawah bongkahan gunung es yang berupa kepalsuan-kepalsuan jauh lebih banyak lagi yang sesungguhnya termasuk bentuk koprupsi dalam arti yang substantif.                                

Lebih lanjut dikatakan, saat ini  semua elemen bangsa mengalami disorientasi hidup, bukan hanya penyelenggara negara tapi semua elemen bangsa. Menurtnya, korupsi secara formil memang perbuatan yang melanggar norma undang-undang. Akan tetapi, ada lagi korupsi yang tidak melanggar hukum, namun hal itu termasuk korupsi dalam arti yang sesungguhnya.  Gufron lalu memberikan contoh seperti ketika seseorang yang mengalami masalah hukum datang ke seorang lawyer, maka idealnya semestinya insting seorang lawyer adalah  masalah ketidakadilan yang sedang dihadapi sehingga perlu didampingi untuk mendapatkan keadilan. Yang terjadi malah sebaliknya, yang mendominasi fikirannya adalah  seberapa besar uang yang akan didapat dari kasus tersebut. Fenomena seperti ini tidak saja terjadi di dunia hukum, namun terjadi pula di lingkungan lain, antara laian seperti di kedokteran, pendidikan, dan politik.   

Khusus di bidang pendidikan, dunia pendidikan mengalami disorientasi oleh karena  sistem pendidikan kita lebih menekankan pada kebutuhan pasar (link and match), dan kurang menekankan pada pengembangan kapasitas untuk menjadi individu yang dapat memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada manusia dan alam raya secara baik. Akibatnya, indikator kesuksesan lebih dilihat dari aspek materialistis, kekayaan dan kemewahan. Selama sistem pendidikan kita tetap seperti itu,   maka dunia pendidikan hanya akan mencetak kader-kader koruptor, dan permasalahan  korupsi tidak akan pernah dapat dicegah secara maksimal, pungkasnya.

Diskusi berjalan cukup antusias dengan peserta yang kebanyakan berlatarbelakang pendidikan hukum, baik mahasiswa, akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, pemerhati hukum, aktivis thoriqoh (Pengurus/anggota MATAN dan JATMAN seluruh Indonesia), termasuk pemerhati ilmu tasawuf dan pengamal thoriqoh, yang berasal dari berbagai daerah.[Idris]